PP 48 TH 2005 MENGANAK TIRIKAN TENAGA SUKWAN MURNI

6 September 2007

Kab. Kuningan - Pada bulan Juli ini pemerintahan akan menggangkat tenaga honorer menjadi PNS.

Pengangkatan tenaga PNS tahun ini diharapkan dapat mengisi sesuai dengan formasi yang ada. Sehingga kinerja pemerintah dapat berjalan dengan normal.

Namun pengangkatan ini telah menimbulkan kecemburuan sosial dari para tenaga sukwan yang telah mengabdi kepada pemerintah selama berpuluh-puluh tahun. Mereka merasa dianak tirikan oleh pemerintah padahal tugas dan tanggungjawabnya adalah sama yaitu untuk menjaga bangsa Indonesia dari kehancuran.

PP nomor 48 tahun 2005 telah berlaku diskriminatif terhadap para sukwan dengan menyimpan statusnya di nomor duakan. Sukwan yang mengabdi kepada negara dan tidak dibiayai oleh APBD maupun APBN telah menunjukkan sikap loyalitas yang tak ternilai harganya. Tapi pemerintah malah memarjinalkan mereka dengan dikeluarkan PP 48 tersebut.

Para tenaga sukwan yang tersebar di seluruh lingkungan Kab. Kuningan berharap pemerintah untuk segera merevisi aturan tersebut. Mengingat dikhawatirkan akan terjadi perpecahan diantara para pengabdi negara itu sendiri.

Menurut Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia dan Komunitas Tenaga Sukwan Kab. Kuningan beberapa waktu yang lalu mengeluarkan pernyataan sikap bahwa PP nomor 48 tahun 2005 adalah kebijakan publik yang terbentuk secara sepihak sehingga unsur materil publik yang lainnya diabaikan. Akibat dari kebijakan ini, maka secara otomatis akan menimbulkan reaksi dari masyarakat tentang kredibilitas pemerintah sebagai pembentuk kebijakan publik.

Secara nyata ini jugalah yang disebut monopolistik kebijakan publik yang mengabaikan syarat-syarat pembentukan kebijakan publik. Ungkapan pemerintah yang selalu beralasan klasik mengenai keterbatasan anggaran adalah klise belaka. Namun didalam kebijakan tersebut sarat dan kental dengan kepentingan politik pribadi atau golongannya sendiri.

Menurut Forum Tenaga Sukwan murni mengatakan bahwa pemerintah seharusnya mendahulukan tenaga sukwan murni karena kami tidak dibiayai oleh APBN atau APBD. Sementara tenaga honorer yang dibiayai oleh APBD dan APBN sudah lebih dulu mereka merasakan manisnya uang negara. Jadi sekali lagi kami minta kepada Bupati kabupaten Kuningan untuk mendengar suara kami dari seorang guru sukwan murni yang hidup dari belas kasihan seorang kepala sekolah, tandasnya.


Rekrut CPNS Serentak Bulan Agustus

6 September 2007

6/12/2007 9:38:56 AM
Rekrut CPNS Serentak Bulan Agustus
http://www.menpan.go.id

Ini kabar yang ditunggu-tunggu para pencari kerja. Kran rekrutmen CPNS 2007 bakal dibuka Agustus mendatang secara serentak. Hal ini ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Taufik Effendi. ‘’Penerimaan CPNS 2007, berlangsung Agustus ini,’’ tandasnya kepada Komentar sebelum mengikuti raker bersama Komisi II DPR RI, kemarin (29/05).

Rekrutmen ini, kata dia, tidak lagi mengikuti ujian se-cara nasional, melainkan ma-sing-masing daerah harus proaktif mendaftarkan ke pusat. Soal formasi, Taufik mengatakan, akan sangat tergantung usulan daerah.

Oleh sebab itu, dia meng-imbau usulan tersebut harus jelas dan sesuai kebutuhannya.
‘’Misalnya untuk tenaga juru rawat, berapa orang yang diperlukan dan untuk rumah sakit atau puskesmas mana saja? Hal itu juga disertakan tanda tangan permintaan dari dokternya (rumah sakit atau puskesmas),’’ katanya. Pusat sendiri tinggal memberikan apa yang diminta dan dibu-tuhkan daerah.

“Kita berikan, lalu daerah sendiri yang uji CPNS itu,” katanya seraya mengatakan, penerimaan CPNS 2007 yang dimulai bu-lan Agustus akan diangkat bulan Oktober. “Jadi sekarang prosesnya cepat terutama tenaga pendidik dan kese-hatan,” kata Taufik.

Menurutnya, saat ini Ke-menterian PAN dan Departe-men Keuangan sedang me-nyusun sistem penggajian na-sional. Gaji terendah pegawai negeri sipil diupayakan terus naik dari Rp 1.060 juta tahun 2006 menjadi Rp 1,2 juta pada tahun 2007. Pada tahun 2008 gaji terendah pegawai negeri sipil akan dinaikkan lagi namun dia enggan me-nyebutkan jumlahnya.

Sedangkan bagi tenaga guru honorer, Menpan menjamin re-krutmen tahun 2007 selesai. Sedangkan honorer lainnya di-harapkan tahun 2009 ram-pung. Sedangkan Deputi SDM di BKN, Pepen Effendy menam-bahkan, pembuatan soal untuk tes CPNS di daerah, melibatkan perguruan tinggi negeri setem-pat. BKN sendiri, katanya ha-nya memberikan pedoman.

Sementara bagi daerah pe-mekaran baru, Effendy men-jelaskan, akan tergantung usulan penetapan dari pen-jabat setempat. “Pemberkasan yang dilakukan BKN tergan-tung usulan daerah, jika tidak memenuhi syarat, maka tidak dikeluarkan NIP,” kuncinya.
GAJI 13

Pemerintah diharapkan me-masukkan gaji ke-13 bagi Pega-wai Negeri Sipil (PNS) dalam revisi UU No 43/1999 tentang Kepegawaian. Sebab selama ini gaji ke-13 PNS baru kebijakan ad hoc pemerintah. “Kalau dimasukkan dalam UU kan lebih menjamin kepastian dan kekuatan yang tetap. Karena itu kami harap revisi UU No 43/1999 memasukkan gaji ke-13 dalam struktur gaji PNS,” imbuh anggota Komisi II DPR Ferry Mursildan Baldan, saat Rapat Kerja dengan Kemente-rian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Gedung DPR Jakarta, Selasa, (29/05).

Menurut Ferry, selama ini pemberian gaji ke-13 selalu dikaitkan dalam memperingati hari besar keagamaan. Namun sebaiknya diberikan pada pertengahan tahun, karena lebih bermanfaat untuk biaya anak sekolah. Dikatakan Ferry, saat ini pemerintah tengah merevisi UU pelayanan publik, di mana PNS harus melak-sanakan tugas publik, jika tidak masyarakat bisa mengadukan dan PNS tersebut bisa dikenai sanksi.

Namun pemerintah harus konsisten, jika PNS dituntut memenuhi kewajiban maka haknya harus dibenahi. Di tempat yang sama, Menteri Negara Pendayagunaan Apara-tur Negara, Taufik Effendi me-ngatakan, soal kenaikan atau perubahan gaji PNS masih diba-has dengan DPR. Apakah gaji ke-13 masuk dalam struktur gaji baru PNS juga belum diputuskan.

“Apakah struktur gaji PNS akan berubah pada 2008, saya belum tahu pasti. Karena masih dibahas di DPR,” elak Taufik.


PENERIMAAN CPNS 2007 DILAKSANAKAN DAERAH

6 September 2007

6/12/2007 9:40:08 AM
PENERIMAAN CPNS 2007 DILAKSANAKAN DAERAH
http://www.menpan.go.id

Panitia Ad Hoc III Dewan Perwakilan Daerah (PAH III DPD) mendukung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) melaksanakan sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi 2007 di daerah dikoordinasikan Gubernur dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kredibilitas proses rekrutmen.

Demikian kesimpulan dan kesepakatan Rapat Kerja (Raker) PAH III DPD dengan Men PAN di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/6), yang ditandatangani Wakil Ketua PAH III DPD Faisal Mahmud dan Men PAN Taufiq Effendi.

“Untuk menjaga kualitas dan obyektivivitas dalam penyelenggaraan seleksi CPNS di daerah (kabupaten/kota) yang belum siap melaksanakannya secara mandiri, maka pelaksanaan seleksi CPNS di daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN) setempat,” demikian ditekankan Taufiq. Pemerintah pusat hanya menetapkan berbagai pedoman sebagai acuan penyelenggaraan seleksi CPNS, sedangkan untuk instansi pusat sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian bekerja sama dengan PTN.

Formasi CPNS tahun 2007 untuk pusat terhitung masa tugas (TMT) 1 Oktober 2007 dan CPNS untuk daerah TMT 1 Januari 2008.

Didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BPN) Prapto Hadi, dalam paparannya Men PAN menyatakan, formasi CPNS tahun 2005 diisi 300.000 orang dengan rincian alokasi 175.000 tenaga honorer daerah, 75.000 pelamar umum daerah, 25.000 tenaga honorer pusat, dan 25.000 pelamar umum pusat. Untuk pengadaan CPNS tahun 2005, prioritas tenaga yang dibutuhkan dari tenaga honorer maupun pelamar umum adalah guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan tenaga teknis.

Sedangkan, formasi CPNS tahun 2006 diisi 325.000 orang dengan rincian alokasi 275.000 tenaga honorer daerah, 40.000 tenaga honorer pusat, dan 10.000 tenaga yang terikat ikatan dinas pada beberapa instansi pusat. Formasi CPNS tahun 2006 hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer dan tenaga yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti tenaga ikatan dinas dan calon diplomat, petugas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tenaga auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akuntan di Departemen Keuangan, dan tenaga imigrasi.

Menurutnya, formasi CPNS tahun 2007 ditetapkan diisi 300.000 orang dengan rincian alokasi 220.000 tenaga honorer daerah, 30.000 pelamar umum daerah, 25.000 tenaga honorer pusat, dan 25.000 pelamar umum pusat. Rekrutmen oleh pelamar umum masih diutamakan untuk tenaga pelayanan dasar dan tenaga teknis yang betul-betul dibutuhkan, sedangkan tenaga administrasi ditiadakan karena sudah terpenuhi oleh tenaga honorer.

Data base tenaga honorer BKN tanggal 30 Juni 2006 berjumlah 920.702 orang yang terdiri dari 351.505 guru (38%), 76.069 tenaga kesehatan (8%), 7.533 penyuluh pertanian (1%), 276.611 tenaga administrasi (30%), dan 208.984 tenaga teknis (23%).

Kebijakan pemerintah, seluruh tenaga honorer yang sudah masuk database BKN akan diangkat secara bertahap menjadi CPNS sampai tahun 2009. “Sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan urutan prioritas, yakni guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, tenaga teknis, dan tenaga administrasi,” jelasnya.

Di samping itu, pengisian formasi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di instansi pusat terutama melalui sistem pendidikan ikatan dinas instansi sektoral dan kekurangan PNS yang sangat mendesak, seperti di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk petugas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, calon diplomat di Departemen Luar Negeri, tenaga auditor di BPK, petugas Basarnas (Badan Search and Rescue/SAR Nasional) di Departemen Perhubungan.

Juga disampaikan, penyelesaian tenaga honorer guru menimbulkan permasalahan, karena terdapat guru honorer atau guru bantu yang berkompetensi tidak sesuai dan/atau tidak memiliki akta mengajar sebagaimana disyaratkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/U/2001 tentang Pedoman Pengangkatan Guru. Selain itu, sebagian besar tenaga honorer guru terkendala ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, khususnya batasan usia dan masa bekerja sebagai tenaga honorer.

Untuk itu, pemeritnah telah mengambil langkah strategis dengan merevisi PP 48/2005 menyangkut peniadaan pengelompokan antara batasan usia dan masa kerja. Pembahasannya telah diselesaikan bersama instansi terkait yang akan dipresentasikan di hadapan Presiden Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2007. “Agar segera disahkan,” tukas Taufiq.

Adapun substansi pokok revisi tersebut, usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun pada tanggal 1 Januari 2006 untuk mengisi formasi CPNS tahun 2005 serta masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit satu tahun secara terus menerus pada tanggal 31 Desember 2005 untuk mengisi formasi CPNS tahun 2005. “Penanganan tenaga honorer secara bertahap akan dilakukan sampai tahun 2009. Khusus guru termasuk guru bantu akan diselesaikan tahun 2007,” tegas Men PAN, yang menjamin pengangkatan 125 ribu guru.


Guru Sukwan Datangi Ketua DPRD Kota Bekasi

6 September 2007

Guru Sukwan Datangi Ketua DPRD Kota Bekasi
Tuesday, 10 July 2007

Usai melakukan aksi unjuk rasa menagih janji pemerintah untuk diangkat sebagai PNS oleh Pemerintah Kota (Pemko) Bekasi, Selasa (10/07), belasan guru yang tergabung dalam Forum Solidaritas Guru Sukwan (FSGS) menemui Ketua DPRD Kota Bekasi Rahmat Effendi, Rabu (11/07). Para guru itu mengadukan nasibnya kepada lembaga legislatif agar aspirasi yang mereka suarakan didengar oleh pemeritnah.

“Kedatangan kita ke sini untuk menuntut disahkannya Raperda Pendidikan Kota Bekasi yang mengakomudir kepentigan pendidik, termasuk di dalamnya guru Wiyata Bhakti, Sukwan (sukarelawan) dan GTT (guru tidak tetap). Juga meminta kepada Pemko Bekasi memenuhi janji-janjinya kepada guru tersebut sebagai TKK mulai ABT 2006. Selain itu, kita juga meminta eksekutif-legislatif mendorong Formasi CPNS 2006 bagi pelamar umum karena menjadi hak setiap warga negara sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat 2 pasal 28D dan seterusnya,” ujar kordinator rombongan Ayatullah, sembari membacakan hasil audiensinya dengan Ketua DPRD Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Ayatullah mengungkapkan, secepatnya pemerintah Kota Bekasi mensejahterakan Sukwan dan menyepakati janji APBD 2006 yang selama ini tak jelas. Ia menambahkan bahwa guru yang tergabung dalam FSGS menolak statemen dan sekaligus janji Walikota Akhmad Surfaih yang akan memberikan gaji ke13. Penolakan itu menurutnya, karena sumber dananya tak jelas asal usulnya dan cenderung pembodohan terhadap pendidik.

Pertemuan itu rencanya berlangsung pukul 09. 00 WIB namun para guru yang menghadiri acara itu belum semuanya hadir. Sehingga rapat audiensi tersebut baru di mulai pukul 10.30 WIB. Ketua DPRD Kota Bekasi Rahmat Effendi menerima para guru yang tergabung dalam FSGS dterima ruangnya.

“Kita hanya bisa menampung aspirasi para guru (FSGS) itu. Apa nanti diaplikasikan dalam bentuk kerja nyata, itu tergantung eksekutif dalam hal ini Walikota (Akhmad Surfaih-Muchtar Muhamad, red). Semua yang disampaikan kita tampung dan nanti akan kita tindak-lanjuti, khususnya teman-teman yang berada di Komisi D yang bidani masalah pendidikan di Kota Bekasiini,” terang Rahmat Effendi usai menerima rombongan FSGS. Rahmat menjelaskan lebih jauh, permasalah guru Sukwan bukan hanya terjadi di Kota Bekasi tapi juga berlangsung di beberapa daerah di Indonesia sehingga perlu kerja sama dengan berbagai pihak. (HMS


Wali Kota Tolak Bertemu Guru Sukarelawan

6 September 2007

Wali Kota Tolak Bertemu Guru Sukarelawan
Kamis, 01 Desember 2005 | 14:41 WIB

TEMPO Interaktif, Bekasi:Perjuangan guru sukarelawan (sukwan) menuntut pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) terus berlanjut. Mereka melakukan aksi long march dari kantor DPRD Kota Bekasi ke kantor Pemerintah Kota Bekasi hingga kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar.

Di kantor wali kota, mewakili 3.000 guru sukwan, sebanyak 40 perwakilannya melakukan orasi. Mereka juga membentang spanduk bertuliskan harapan agar wali kota ikut memperjuangkan aspirasinya. Wali Kota Akhmad Zulfaih yang berada di dalam ruang kerjanya sama sekali tidak mau menemui para guru yang hendak mengadu tersebut. Sekitar satu jam mereka bertahan menunggu di depan pintu masuk.

Rahmatulah, juru bicara guru, mengatakan sudah tiga kali ini aksi unjuk rasa dilakukan, tapi tidak pernah mendapatkan hasil. “Saling lempar-melempar antara eksekutif dan legislatif, tidak pernah ada hasilnya,” ungkapnya.

Aksi pertama kali dilakukan pada 18 November lalu. Mereka diterima Komisi D DPRD Kota Bekasi. Aksi kedua pada 22 November, hasilnya Komisi D berjanji merekomendasikan bahwa tuntutan guru sukwan bakal diperjuangkan. Para guru sukwan di Kota Bekasi menuntut payung hukum terhadap statusnya, sebab selama ini selalu dalam posisi yang lemah di lingkungan tempatnya mengajar.

Karena rombongan guru ditolak wali kota, mereka bergerak lagi ke kantor DPD Golkar Jalan Ahmad Yani yang berjarak 3 kilometer. “Karena simpul-simpul eksekutif Pemkot Bekasi berasal dari Golkar, kalau tidak merespon kita akan menyatakan mosi tidak precaya terhadap Golkar untuk pemilu dan pilkada nanti,” ujarnya.


3307 GTT-PTT Tak Layak

6 September 2007

Sebanyak 3307 GTT (guru tidak tetap) dan PTT (pekerja tidak tetap) yang
kemarin didata, terancam tidak bisa diusulkan untuk diusulkan menjadi CPNS
ke BKN (badan kepegawaian nasional).

Sebab, ribuan GTT dan PTT itu dianggap tidak layak dan tidak memenuhi
syarat, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengusulan
Tenaga Honorer Menjadi CPNS. “Setelah diteliti lebih lanjut, mereka ini
tidak memenuhi syarat untuk ikut tes (melalui seleksi tenaga honorer),”
kata Kepala BKD Bojonegoro, Suhadi Mulyono di sela-sela hearing dengan
komisi C DPRD Bojonegoro, kemarin.

Menurut dia, hingga usai pendataan kemarin, baik melalui Disdikda, Dinkes,
atau instansi lain di lingkungan pemkab, yang diserahkan BKD setempat,
jumlah tenaga honorer, yang meliputi GTT, PTT, dan guru bantu, tersebut
mencapai sekitar 5800 orang.

Dari jumlah 5800 orang tersebut, lanjut Mulyono, sebanyak 2303 di
antaranya adalah guru dan sukwan yang digaji dari APBN dan APBD, baik
provinsi atau kabupaten. Dia menjelaskan, jumlah inilah yang nantinya akan
diusulkan kepada BKN untuk mengikuti tes tenaga honorer menjadi CPNS.

Sedangkan 3307 guru dan sukwan lainnya, digaji dari institusi lain. Di
antaranya dari yayasan atau komite sekolah. Dari jumlah ini, Mulyono
mengaku tidak memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti tes CPNS, melalui
seleksi tenaga honorer tersebut. Tidak memenuhi syarat yang dimaksud adalah
sesuai yang diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 tersebut. “Jadi, yang
memenuhi syarat hanya 2303 guru dan sukwan,” jelasnya. Meski demikian,
ke-3307 guru dan sukwan itu masih bisa mengikuti tes CPNS, melalui jalur
umum.

Mulyono menambahkan, sebenarnya, dari 5800 guru dan sukwan itu, ada 2493
orang yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti tes CPNS, melalui
tenaga honorer tersebut. Di antaranya kecukupan wiyata bhaktinya hingga
persyaratan umur. Tapi, setelah diteliti lebih lanjut, ada pasal lain dalam
PP Nomor 48 tersebut yang akhirnya menggugurkan 190 orang guru dan sukwan
itu. Khususnya pada pasal 3, 4, dan 5, dalam PP tersebut.

Meski demikian, peluang untuk mengikuti tes CPNS, kendati tidak melalui
seleksi pada tenaga honorer tersebut, masih bisa dilakukan. Yakni, seleksi
bersama dengan pendaftar CPNS lainnya, melalui jalur umum. (Sumber:Jawa
Pos)


65 CPNS yang Lulus Diduga Memalsukan Data

6 September 2007

65 CPNS yang Lulus Diduga Memalsukan Data
Detik-com, 6 April 2006

Ciamis, Sebanyak 65 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus di lingkungan Pemkab Ciamis dari tenaga honorer, agar ditangguhkan kelulusannya. Alasannya, di antaranya tenaga honorer itu tidak tervalidasi atau masa kerjanya tidak memenuhi standar yang ditentukan dalam penerimaan CPNS.

Pengaduan itu, disampaikan oleh pemantau rekrutmen CPNS Kab. Ciamis, Didi Ruswendi, Rabu (5/4), kepada Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Pemkab Ciamis. Pengaduan diterima langsung oleh Kepala Bawasda, Drs. Tahyadi Satibie, di ruang kerjanya.

Menurut Didi Ruswendi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Pemantau Rekrutmen CPNC Ciamis, sekaligus mencocokkan dengan hasil data validasi yang dikeluarkan Pemkab Ciamis dan Badan Kepegawaian Nasional, ditemukan berbagai masalah. Tercatat ada 65 masalah dari mereka yang dinilai tim bermasalah, sehingga Bawasda Ciamis diminta untuk meneliti ulang.

Misalkan saja, ungkap Didi Ruswendi, kasus CPNS untuk guru SD mengaku masa kerja 15 tahun. Padahal hasil validasi diketahui masa kerja 0,5 tahun. Artinya yang bersangkutan tidak bisa masuk CPNS dari honorer, karena masa kerja belum mencapai setahun.

Lainnya, diduga memalsukan masa kerja honorer, lalu lulusan sejarah tapi melamar olah raga.

Lulusan yang tidak sesuai dengan formasi, juga untuk teknologi pertanian, masuk ke guru fisika.

Dengan adanya kasus itu, pemantau meminta Pemkab Ciamis dalam hal ini Bawasda Ciamis, segera meneliti masalah ini. Jika terbukti bahwa mereka memang tidak sesuai aturan, mesti segera dibatalkan.

Kepala Bawasda Tahyadi Satibie mengaku, akan mempelajari laporan yang disampaikan tersebut.

Sementara itu, sebelas CPNS yang dinyatakan lulus, diperiksa Bawasda Ciamis karena diduga tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi, seperti ijazah dan lainnya, saat ini sedang dalam verifikasi akhir.

Pendapatan tetap
Sementara itu, sekira 3.950 tenaga sukarelawan (sukwan) guru dan tata usaha di lingkungan pendidikan Kab. Ciamis, meminta untuk diperhatikan oleh pemerintah. Mereka ingin diangkat menjadi tenaga honorer, sehingga ada pendapatan tetap yang menjadi sandaran hidupnya.

Permintaan itu disampaikan puluhan pengurus Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kab. Ciamis, Rabu (5/4). Pengurus KTSI Ciamis, kemarin, melakukan pembahasan bersama nasib sukwan di Ciamis. Mereka yang hadir adalah pengurus tingkat kabupaten dan perwakilan kecamatan.

Menurut Ketua KTSI Ciamis, Endin Syahrudin, kepada pers, jumlah tenaga sukwan yang ada di Ciamis yaitu 3.500 tenaga guru dan 4.500 tata usaha. Mereka semua meminta untuk diangkat menjadi tenaga honorer, sebagaimana yang dilakukan di Pemkot Banjar dan Tasikmalaya.

Melihat perkembangan tenaga sukwan di daerah lain, ada perhatian dari pemerintah setempat, di Ciamis juga berharap hal serupa. “Tolong kami juga diperhatikan karena apa yang kami lakukan juga berarti. Lihat kami juga sebagai aset,” katanya.

Para KTSI juga berharap pemerintah pusat segera merevisi PP 48 Tahun 2005, yang menjadi acuan untuk pengangkatan PNS. PP itu dinilai tidak adil karena tenaga sukwan tidak diperhatikan.

“Kami menilai PP 48 sudah diskriminatif, sehingga meminta untuk segera direvisi. Nasib para sukwan ini akhirnya menjadi terkatung-katung. Harapan kami, saat tes CPNS Oktober 2006, bisa disertakan. Makanya, tolong revisi PP 48 tersebut,” ujar Endin.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.